KPK Dianggap Tertinggal Setelah Putusan Praperadilan Sahbirin Noor: Kenapa?

Daftar Isi

VGI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah berada di bawah sorotan tajam setelah keputusan praperadilan yang mengejutkan mengenai Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor. 

Setelah beberapa bulan menyelidiki dugaan kasus suap yang melibatkan Sahbirin, KPK terpaksa menerima kenyataan pahit: hakim memutuskan bahwa status tersangka yang dijatuhkan pada dirinya harus dicabut. 

Dengan alasan yang cukup mengejutkan—yaitu, KPK belum melakukan pemeriksaan terhadapnya—Hakim Afrizal Hady memutuskan bahwa langkah KPK tidak sah, dan Sahbirin bebas dari status tersangka.

Tessa Mahardhika Sugiarto, juru bicara KPK, menyatakan bahwa KPK akan terus memantau perkembangan kasus ini, meskipun saat ini mereka belum melihat adanya kejanggalan yang bisa dijadikan alasan untuk menggugat putusan praperadilan tersebut. 

"Kami akan menindaklanjuti jika ada indikasi adanya permainan di situ," tegas Tessa dengan penuh keyakinan. 

Namun, pertanyaannya: apakah KPK sedang 'terlambat' dalam menangani kasus ini?

Kembali ke awal kisah, Sahbirin Noor dijerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di Kalimantan Selatan. 

Meskipun dia tidak langsung terjaring dalam OTT, uang yang ditemukan oleh KPK pada waktu itu diduga memang disiapkan untuknya. 

Namun, hakim justru menggunakan fakta ini untuk melepaskan Sahbirin dari status tersangka, dengan alasan bahwa dia belum pernah diperiksa oleh penyidik. 

Keputusan hakim ini jelas menimbulkan berbagai pertanyaan: apakah KPK memang tidak menjalankan prosedur dengan benar? Ataukah ada hal lain yang belum kita ketahui terkait proses hukum ini?

Menariknya, keputusan hakim tersebut mengarah pada pengkritikan tajam terhadap KPK. 

Banyak pihak menilai bahwa proses hukum yang dijalankan oleh KPK terkesan terburu-buru dan penuh kepentingan. 

Lantas, apakah benar KPK berani bertindak tegas jika memang ada informasi mengenai permainan di balik layar? 

Ataukah KPK justru memilih untuk menyimpan informasi tersebut demi alasan tertentu?

Tessa, dalam kesempatan yang sama, juga menegaskan bahwa mereka masih belum melihat adanya tanda-tanda kecurangan dalam keputusan praperadilan ini. 

Namun, jika ada indikasi baru yang muncul, KPK tidak akan ragu untuk bertindak. 

Hal ini mengundang pertanyaan: apakah KPK sebenarnya sedang menunggu bukti baru atau sekadar melindungi nama baik lembaga mereka?

Sementara itu, publik semakin khawatir dengan kredibilitas KPK yang mulai dipertanyakan. 

Banyak yang merasa bahwa keputusan ini lebih mencerminkan kurangnya daya saing dan ketidakmampuan KPK dalam menghadapi tekanan dalam kasus-kasus besar. 

Sahbirin Noor sendiri, yang merasa dirinya tidak bersalah, tentu sangat senang dengan putusan ini dan menganggapnya sebagai kemenangan. 

Namun, kecurigaan publik terhadap proses hukum yang terjadi tetap ada.

Sungguh menarik bagaimana KPK kini berada dalam posisi sulit. Seiring berjalannya waktu, kita semua akan menyaksikan apakah KPK benar-benar akan mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi masalah ini atau jika mereka justru akan terjebak dalam polemik hukum yang semakin dalam.***