Kritik Tajam Presiden Prabowo: Kesenjangan Hukum dalam Kasus Korupsi vs Pencurian Kecil

Daftar Isi

VGI.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait disparitas penegakan hukum di Indonesia, khususnya menyoroti perbedaan vonis antara kasus korupsi besar dengan pencurian kecil. 

Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 yang diselenggarakan di Bappenas RI, Senin (30/12/2024).

Dalam pidatonya yang penuh ketegasan, Presiden Prabowo mengangkat isu sensitif mengenai ketimpangan dalam sistem peradilan Indonesia. 

Beliau membandingkan secara langsung kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah dengan kasus pencurian ternak yang kerap mendapat hukuman tidak proporsional. 

"Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin," ungkap Prabowo dengan nada prihatin.

Pernyataan ini muncul tidak lama setelah putusan kontroversial dalam kasus Harvey Moeis, di mana terdakwa yang didakwa merugikan negara sebesar Rp 300 triliun hanya dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara. 

Vonis ini menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas hukuman dalam sistem peradilan Indonesia.

Kesadaran Publik dan Era Digital

Presiden Prabowo menekankan bahwa di era digital ini, masyarakat Indonesia semakin cerdas dan kritis. 

Dengan akses informasi yang lebih luas melalui gawai, publik dapat dengan mudah membandingkan dan menilai berbagai kasus hukum. 

Fenomena ini menciptakan tekanan publik yang lebih besar terhadap sistem peradilan untuk menerapkan keadilan secara lebih merata dan transparan.

Reformasi Sistem dan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Dalam upaya mengatasi permasalahan sistemik ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas berbagai bentuk kebocoran anggaran dan manipulasi dana. 

"Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran manipulasi mark up akal-akalan dan sebagainya," tegas Prabowo.

Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam mewujudkan reformasi ini. 

Kerjasama antara pihak yudikatif, legislatif, dan seluruh aparatur pemerintahan dianggap krusial dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan.

Ketimpangan dalam penegakan hukum tidak hanya berdampak pada rasa keadilan masyarakat, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap pembangunan nasional. 

Kebocoran anggaran dan mark up dalam berbagai proyek pembangunan telah menggerogoti efektivitas program-program pemerintah selama bertahun-tahun.

Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa pemerintahannya akan fokus pada efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. 

Hal ini termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek pembangunan dan pengelolaan keuangan negara.

Langkah-langkah Konkret Menuju Perubahan

Untuk mewujudkan perubahan sistemik yang diharapkan, pemerintahan Prabowo telah mengindikasikan beberapa langkah strategis:

1. Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran negara
2. Modernisasi sistem peradilan untuk menciptakan keadilan yang lebih merata
3. Peningkatan transparansi dalam proses pengadilan dan vonis kasus-kasus korupsi
4. Reformasi sistem penganggaran untuk mencegah manipulasi dan mark up

Kritik Presiden Prabowo terhadap kesenjangan dalam sistem peradilan Indonesia menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mereformasi sistem hukum dan pemberantasan korupsi. 

Dengan meningkatnya kesadaran publik dan tekanan masyarakat, diharapkan sistem peradilan Indonesia dapat bergerak menuju keadilan yang lebih merata dan transparan.

Tantangan ke depan akan bergantung pada implementasi konkret dari komitmen-komitmen yang telah disampaikan, serta kerjasama yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengawasi proses reformasi ini.***